Mahasiswa Minta Tidak Dibungkam Aspirasinya

SELASA, 12 APRIL 2011 | 16:13 WIB

TEMPO InteraktifSURABAYA – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Situbondo Fawaid Azis mengatakan, sikap kritis mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya tidak boleh dibungkam.

“Biarkan kami tetap kritis karena kebebasan adalah ruh pemikiran mahasiswa,” kata Fawaid dalam acara dialog dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab, Selasa 12 April 2011.

Berlangsung di Rumah Makan Taman Sari Surabaya, acara dialog bertema Menjalin Sinergitas Tanpa Batas Menjadi Mitra Kritis-Kontributif, acara diikuti ratusan Presiden BEM berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.

Presiden BEM yang hadir di antaranya dari seluruh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Jember, Universitas Trunojoyo Madura, serta ratusan perguruan tinggi lainnya.

Fawaid mengingatkan, forum dialog semacam ini diharapkan tidak bertujuan untuk membungkam aspirasi kritis para mahasiswa.

Adapun Titis, Presiden BEM Fakultas Hukum Unair berharap dialog semacam ini bisa ditindaklanjuti menjadi program yang kritis.

Titis mengangkat masalah yang dialami korban lumpur Lapindo. ”Hingga kini masih banyak warga yang belum dapat ganti rugi. Apa langkah pemerintah selama ini,” kata Titis.

Pakar ilmu komunikasi Universitas Airlangga Surabaya Sukowidodo yang menjadi pemandu acara mengatakan, acara tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam aspirasi mahasiswa.

“Dialog semacam ini sangat bagus karena masukan dari mahasiswa langsung didengar oleh penentu kebijakan di Jawa Timur,” ujar Sukowidodo.

Gubernur Soekarwo berjanji akan memperhatikan seluruh masukan dari para mahasiswa.

Terkait masalah korban lumpur Lapindo, Soekarwo mengatakan telah bekerja keras untuk perjuangkan proses ganti rugi. “Semua tau, saya selalu di depan. Saya juga ikut perjuangkan bagaimana nasib warga yang belum masuk peta terdampak,” papar Soekarwo. FATKHURROHMAN TAUFIQ.

Perkembangan dan Mutu Kesenian Di Sekolah

Dalam Pelatihan Guru Seni Teater, Tari dan Musik Pendidikan Seni Budaya di Sekolah, Tantangan di Abad 21

Di berbagai sekolah umum (SD, SMP dan SMA), kesenian termasuk salah satu pelajaran wajib dalam kurikulum formal. Sayang, pendidikan kesenian ini seolah kehilangan dukungan, arah dan orientasi utamanya. Orientasi utama pendidikan seni di sekolah-sekolah antara lain untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mendukung kelestarian suatu tradisi. Nilai-nilai ini bisa meliputi sejarah, adat-istiadat, tata susila, dan spirit dalam suatu karya seni.

Terdapat perbedaan mendasar antara pendidikan seni di sekolah formal dengan pendidikan seni di sekolah khusus seni ataupun dengan sanggar kesenian. Di sekolah khusus kesneian atau sanggar lebih ditekankan penguasaan ketrampilan yang mengarah pada keahlian dan profesionalisme. Sedangkan di sekolah umum, pendidikan kesenian bertujuan menumbuhkan kepekaan rasa estetis dan budaya serta pengalaman kreatif yang berfungsi membantu perkembangan siswa dari segi intelektual, emosional, dan spiritualnya.

Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap besar pada sekolah umum untuk melahirkan sebuah kesenian yang bermutu, Sekalipun demikian, bukan tidak mungkin, sekolah umum mampu menghasilkan karya seni yang berkualitas. Dalam banyak pengalaman, terdapat banyak karya yang dilahirkan dari sekolah umum.

Lalu, bagaimana membuat kesenian bermutu di sekolah? Menurut saya, ada dua kategori mutu. Pertama, bermutu untuk kalangan internal, dan kedua mutu untuk kalangan lingkungan luar sekolah/ eksternal. Ukuran mutu internal yang bisa jadi indikator adalah seberapa antusiasme audience dapat menikmati tampilan atau karya seni siswa. Sedangkan mutu eksternal, bisa dengan indikator seberapa sering siswa berkesempatan tampil di luar lingkungan sekolah.

Seni Yang Komunikatif
Dalam perspektif komunikasi, seni adalah sebuah produk pesan yang ditujukan bagi sejumlah orang banyak (audience). Bentuknya seninya bisa beragam. Bisa musik, tarian, lukisan dan sebagainya. Seberapa kuat audience bisa menikmati produk seni (sebagai pesan), sangat tergantung dari mutu atau kualitas produk seni tersebut, cara menyajikan produk seninya dan media komunikasi yang tersedia.

Puncak keberhasilan seni adalah tatkala audience merasa tertarik dan bisa terlibat (partisipatif) atas seni yang digelar. Seni yang menarik, dapat menggerakkan emosi audience; misalnya dengan tepukan yang tulus, dan keinginan untuk menikmati gelar seni itu kembali di masa selanjutnya.

Oleh karena itu, pelaku seni harus pula berperan sebagai komunikator yang ekspresif. Seorang penari yang baik, bukan hanya sekedar menggerakkan tangannya sesuai gerakan pakem tari. Jauh dari itu, seluruh dirinya dan atributnya (pakaian dan yang menempel dalam tubuhnya) harus memberi makna.

Seni yang komunikatif, mampu “menginteraksikan” pikiran dan perasaan audience dalam imajinasi tertentu. Maka itulah, pendidikan seni di sekolah juga harus dapat melahirkan partisipasi warga sekolah. Seni bukan diperuntukkan bagi pelaku seni atau gurunya, tetapi justru yang lebih penting bisa “menghipnotis” warga sekolah tersebut sebagai audience.

Mengelola Pendidikan Kesenian di Sekolah
Melahirkan model pendidikan kesenian di sekolah memerlukan perencanaan dan pengkoordinasian dengan berbagai pihak. Beberapa usulan yang sekiranya dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan pendidikan seni di sekolah yang saya usulkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memulai dengan: Menakar Kebutuhan Seni di Sekolah
Guru Kesenian, di awal semester dapat membuat sebuah kuesioner kepada para siswa. Pertanyaan yang diajukan seputar pandangan mereka tentang kesenian, harapan tentang kehidupan seni di sekolah dan keinginan siswa, serta kesediaannya terlibat. Mereka juga dimintai saran-saran untuk pengembangan kesenian di sekolah. Tidak ada salahnya juga meminta pendapat dari guru, staff TU dan orang tua siswa. Hasil kuesioner kemudian ditabulasikan, dan dibuat untuk menyusun perencanaan kebijakan pendidikan kesenian di sekolah tersebut.

2. Membuat Keputusan Bersama
Perencanaan yang dibuat, selanjutnya dirumuskan dan kemudian mengajak diskusi dengan para siswa. Tentu tidak mudah mengajak siswa berdiskusi; tetapi apa salahnya dicoba. Tentu saja cara diskusi harus dikelola dengan cara yang santai, demokratis dan penuh kesabaran. Dari sanalah kemudian ditetapkan alternative keputusan untuk membuat pendidikan kesenian.

Misalnya menetapkan jenis seni yang dikembangkan, penetapan alokasi waktu, dan sebagainya. Membuat keputusan yang sepenuhnya bisa mengakomodasi siswa tidaklah mudah; tetapi paling tidak proses membuat keputusan bersama akan menghasilkan ketutusan dari mereka yang terlibat dalam pengembangan seni di sekolah tersebut

Dalam tataran tertentu, perlu juga guru seni meminta bantuan guru yang lain untuk turut menganalisis keinginan siswa. Dalam konteks ini, perlu didiskusikan sumber dana dan kebutuhan fasilitas sekolah yang dapat mendukung pengembangan seni di sekolah.

3. Membangun Panggung Bersama
Panggung seni adalah bagian dari puncak awal dari hasil pendidikan seni. Sekolah perlu untuk memberi ruang berkesenian bagi para siswa. Disinilah perlu keputusan besar dari para pengambil kebijakan sekolah (Kepala Sekolah dan Wakilnya, serta Komite). Selama ini, seni di sekolah hanya terbatas dipanggungkan pada saat perpisahan siswa; atau paling banter di hari besar tertentu.

Tidakkah sesekali, pada suatu jam istirahat; jika ada siswa yang bisa berpuisi atau menyanyi dan main musik diminta untuk unjuk gigi pada saat ia istirahat? Atau ketika bel sekolah berbunyi tanda pulang, selama setengah jam ditampilkan karya siswa (tanpa harus mengurangi jam pelajaran); dan memberi kesempatan siswa lainnya sebagai audience.

Kesempatan berkesenian harus dibuka lebar, dengan memanfaatkan waktu yang ada. Didukung dengan promosi (pengumuman) oleh pimpinan sekolah, agar siswa menyaksikan; maka kehidupan kesenian di sekolah akan berkembang.

Sekali lagi tidak cukup mudah memang mengembangkan pendidikan kesenian di sekolah. Apalagi selama ini sekolah masih terjebak dalam orientasi nilai akademis belaka. Padahal jika merujuk pada tujuan pendidikan, sejatinya pendidikan ditujukan untuk menanamkan nilai budi luhur. Semoga di masa depan ada pergeseran orientasi dalam pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan seni tidak dianggap sebelah mata. Semoga!!!

Tayangan Infotainment Berlebihan

INILAH.COM, Surabaya – Pengamat media Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menyatakan sejumlah tayangan infotainment berlebihan dan tidak memberikan informasi serta edukasi kepada publik.

Dosen Ilmu Komunikasi Unair tersebut menuturkan, Minggu, seharusnya sebagai salah satu media pemberitaan, tayangan infotainment tidak menampilkan kehidupan pribadi para selebritis. Namun lebih pada prestasi dan karya-karya yang mereka dapatkan.

“Tayangan infotainment seharusnya tidak memberitakan gosip perceraian dan kehidupan pribadi artis, tapi lebih pada prestasi dan karya yang telah mereka dapatkan,” imbuhnya di Surabaya, Minggu (27/12).

Ia mencontohkan, jika ada seorang aktor atau aktris sedang melakukan proses pembuatan film, bukan kehidupan pribadi dan masalah perceraian yang diangkat tapi lebih pada kupasan film sepanjang hal tersebut bisa memberikan manfaat pada publik.

Suko juga menambahkan, tayangan infotainment Indonesia berbeda dengan tayangan infotainment yang ada di luar negeri. “Tayangan infotainment di luar negeri justru mengupas semua prestasi dan karya yang diciptakan oleh seorang artis atau aktor, namun di Indonesia berkebalikan karena jurnalis infotainment malah mengupas kehidupan pribadi, seperti anaknya artis ulang tahun, artis jalan-jalan, dan sebagainya,” tutur Suko.

Karena tayangan infotainment yang terlalu berlebihan seperti itu, maka ia berharap jurnalis infotainment bisa belajar dari para jurnalis non-infotainment. “Para jurnalis infotainment harus didik sumber daya manusianya agar bisa menghasilkan tayangan yang mendidik dan berkualitas untuk publik,” ujarnya.

Menurut Suko, dengan cara mendidik SDM jurnalis infotainment, maka, infotainment bisa tetap berjalan dengan isi atau containt yang berkualitas. Mengenai prediksi infotainment selanjutnya, Suko hanya mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dari pihak infotainment.

“Tergantung dari mereka, kalau mereka mau berubah, menurut saya itu bagus. Namun, jika tidak infotainment masih tetap menjadi salah satu tayangan yang tidak memberikan kualitas edukasi dan informasi kepada publik,” jelas Suko. [*/jib]

http://m.inilah.com/read/detail/244662/tayangan-infotainment-berlebihan

Jangan Hanya Jadi Masyarakat Penonton

Sunday, 12 December 2010

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/369482/

Hasil riset Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya awal 2010 lalu menunjukkan rendahnya tingkat baca masyarakat Indonesia yang hanya sebesar 22 %.

Sementara di Surabaya sedikit lebih baik sebesar 26%.Sebanyak 54% warga mengaku membaca buku kurang dari tiga buah dalam sebulan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Karena tingkat baca akan berjalan lurus dengan kecerdasan masyarakat.Dan itu berpengaruh besar terhadap pembangunan sebuah bangsa itu sendiri. Karenanya, dibutuhkan langkah nyata untuk mengatasi kondisi ini. Hasil riset juga menunjukkan bahwa waktu untuk menonton televisi lebih banyak dibandingkan untuk membaca. Karenanya, tanpa disadari, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat penonton yang tidak produktif. Tak hanya orang dewasa, anakanak juga lebih banyak menghabiskan waktunya di depan televisi.

Tingginya waktu yang dihabiskan di depan televisi menyebabkan orang kurang bisa mengasah kreativitas untuk berkarya, dan cenderung menjadi pemalas. Apalagi, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini tidak hanya televisi, masyarakat juga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bergumul dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon seluler dan internet. Tidak sedikit orang lebih betah menghabiskan waktu berjamjam untuk sekadar bermain Facebook maupun Twitter, dan mengurangi tingkat baca. Namun untuk meningkatkan minat baca memang tidak semudah membalik telapak tangan.

Layaknya menanam benih pepohonan, dibutuhkan kerja keras selama bertahuntahun. ”Karena kurangnya minat baca ini disinyalir bermula dari kesalahan pendidikan sejak usia dini, maka untuk merubahnya pun harus ditumbuhkan sejak kecil,” papar Pendiri Gerakan Anak Indonesia Membaca (GAIM) Daniel M Rosyid. Menurutnya, harus ada revolusi belajar dalam pendidikan itu sendiri. Jika memang ingin berubah, harus dimulai dari sekarang. ”Agar nantinya masyarakat cerdas, sadar dan pintar memilih dalam kancah politik serta pintar menciptakan, bukan membeli.Pintar menulis, bukan menonton. Setelah generasi diperbaiki melalui bahasa maka sistem negara juga akan pulih dengan sendirinya,” tandas Daniel.

Menurutya,saat ini rendahnya tingkat baca masyarakat sudah sangat kritis sehingga untuk pemulihannya, harus dilakukan dengan cara yang ekstrem pula.Penyelesainnya harus dengan kebijakan publik yang mewajibkan membaca. Kepala Pusat Kajian Komunikasi Unair Suko Widodo mengatakan, saat ini sekolah cenderung memfokuskan pada tingkat kelulusan anak saja, dan seringkali mengabaikan pentingnya pendidikan membaca dan menulis pada usia sekolah yang masih dini.Terbukti, banyak guru hanya menggenjot belajar siswa saat mendekati ujian nasional. Fenomena ini diakui terjadi akibat kebijakan sistem pendidikan yang yang tidak mendukung budaya membaca. Sekolah tidak banyak memberi ruang pada anak untuk membaca.

Selain itu, guru sendiri belum bisa dijadikan teladan d a l a m membaca. ”Seharusnya di sekolah anak diwajibkan membaca buku untuk kemudian diminta untuk menceritakannya di depan kelas. Guru juga harus memberi ruang anak untuk berpendapat secara terbuka mengenai apa yang dibacanya,” ujar Suko Widodo. Karena jika tidak, anak nantinya lebih mengutamakan otot daripada otak.Terbukti,kini banyak demonstrasi yang merupakan pertanda ketidakmampuan anak bangsa untuk berkomunikasi dengan baik. Seharusnya, lanjutnya, yang dibudayakan bukan demonstrasi, tapi berdebat.

Karena perdebatan otomatis menuntut seseorang harus belajar dan memahami kasus. Menurutnya, beberapa hal yang harus diupayakan jika ingin berubah. Pertama, harus ada komitmen untuk memperbaiki pendidikan bahasa di Indonesia agar budaya literasi dapat terbangun baik. Kedua, harus ada kebijakan untuk memintarkan warganya. ”Selama ini sistem ujian seperti multiple choice yang sebenarnya menjadi pembodohan terhadap generasi muda karena tak dapat mengungkapkan pendapatnya,hanya bisa memilih dari apa yang sudah tersedia,” ungkap Suko Widodo yang juga dosen di Fakultas Komunikasi Unair ini.

Upaya menumbuhkan minat baca ini pun tak cukup hanya dengan mengembangkan perpustakaan dan buku yang menunjang kebutuhan pembaca. Ketiga, harus ada teladan yang berasal dari aparatur negara dan juga para pendidik di sekolah. (oktalia ary)

Iki Lho Rek, FreSh Surabaya

http://rumahdot.com/events/iki-lho-rek-fresh-surabaya/


Presentasi kedua dari Suko Widodo. Suko Widodo adalah dosen komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Suko juga mempunyai semacam usaha agensi komunikasi. Ia seringkali diminta tokoh, pejabat, dan orang-orang penting lainnya untuk menangani strategi komunikasinya.

Menurut Suko, setiap orang pasti berkomunikasi. Pada zaman cyber alat untuk berkomunikasi semakin canggih. Perkembangan komunikasi manusia, dari tatap muka hingga tatap maya, dari kenthongan hingga jaman onlenan.

Suko mengatakan, sekarang ini abad selebriti, abad kenarsisan. Tinggal di desa boleh saja, tapi jangan mati gaya. Dalam presentasi yang penuh dengan guyonan, Suko menceritakan mengapa banyak tokoh politik yang gagal dalam pencitraan dirinya. Kegagalan beberapa politikus Indonesia ketika branding melalui media online, disebabkan karena mereka tak kenal siapa calon pemilihnya.

Menurutnya, banyak yang terjebak ke dalam pandangan bahwa media adalah segalanya. Semakin canggih media yang digunakan semakin baik. Padahal sesungguhnya media hanyalah alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Boleh memakai media online tetapi harus diketahui bahwa dalam komunikasi sekarang ini cenderung menganut model berbicara dengan, bukan berbicara kepada. Selain itu, Suko mengingatkan bahwa pencitraan online harus berbasis riset, bukan sekedar berdasarkan imajinasi belaka, ada azas proximitas, azas manfaat, serta terencana dan terukur.

Reformasi Informasi Publik Dimulai

Mulai hari ini, 30 April 2010, semua badan publik tidak lagi bisa menyembunyikan informasi manakala ada pihak yang meminta. Jika selama ini akses dan penyediaan informasi badan publik kurang transparan, kini tak akan terjadi. Bahkan, jika ngotot tidak menyediakan informasi secara terbuka, badan publik tersebut bisa dituntut.

Tuntutan menyediakan informasi kepada publik berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan amanatnya, UU KIP (UU 14/2008) ini harus diberlakukan setelah dua tahun disahkan pada 2008 lalu.

Sebagai orang yang bergelut dalam problem komunikasi dan informasi, tentu saya termasuk orang yang menyambut dengan sukacita diberlakukannya UU KIP ini. Sebab, inilah sejatinya kunci kegagalan penyelenggaraan negara selama ini.

Reformasi 1998 sejatinya juga bersumber dari tiadanya keterbukaan informasi. Akibat mengabdi berlebih pada pusat kekuasaan, hak-hak warga negara diabaikan. Dan, informasi sebagai sumber transparansi kala itu tidak cukup dimiliki oleh warga negara. Implikasinya, rakyat sama sekali tidak berperan dalam semua kebijakan publik dan hanya berposisi sebagai objek belaka.

Sekalipun saya dan banyak pihak menyambut sukacita atas pemberlakuan UU tersebut, tentu memerlukan waktu yang tidak pendek untuk benar-benar mewujudkan tujuan keterbukaan informasi publik.

Badan Publik

Yang dimaksud dengan badan publik adalah semua lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD dan termasuk organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Perlu dipahami bahwa badan publik bukan hanya pemerintah. Tetapi, juga pihak kepolisian, militer, kejaksaan dan pengadilan, partai politik, BUMN, BHP, lembaga swadaya pemerintah (LSM), yayasan, dan organisasi lain -sepanjang anggarannya dari APBN/APBD atau sumbangan masyarakat.

UU KIP mewajibkan semua badan publik tersebut menyediakan informasi publik secara transparan. Di antara informasi publik yang harus dibuka secara transparan adalah semua rencana kebijakan publik, penggunaan keuangan, dan kegiatan yang dilakukan badan publik. Sekalipun demikian, memang tidak semua informasi disediakan. Ada sejumlah informasi yang dirahasiakan dan hanya boleh diminta dengan persyaratan.

Ada sejumlah titik krusial yang berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa informasi. Misalnya, informasi yang menyangkut penggunaan keuangan dan informasi yang masuk kategori rahasia negara. Perbedaan mempersepsi makna rahasia negara, misalnya, sangat berpotensi melahirkan sengketa informasi.

Jika terjadi sengketa informasi, Komisi Informasi akan melakukan mediasi. Jika gagal, dilakukanlah adjudikasi non-litigasi (pengambilan keputusan oleh Komisi Informasi). Jika kedua tindakan tersebut juga masih belum diterima pihak bersengketa, persoalan akan dibawa ke PTUN (bagi badan publik pemerintah), dan ke pengadilan negeri (bagi badan publik nonpemerintah).

Implikasi

Informasi memang menjadi kunci penting berkaitan dengan urusan publik. Karena itu, publik atau warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi atas semua urusan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keniscayaan, dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.

Dengan adanya UU KIP, rasanya harapan besar mewujudkan transparansi kebijakan publik bakal terwujud. Dengan keterbukaan informasi, semua pihak dapat mengawasi proses kebijakan publik. Tetapi, sekali lagi, perlu waktu yang tidak pendek. Sebuah negara maju, seperti Inggris, memerlukan waktu tujuh tahun untuk bisa menarapkan undang-undang yang sama.

Setelah dua tahun UU KIP disahkan, di Indonesia baru Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang termasuk paling siap melaksanakan. Indikasi ini terlihat setidaknya dari kegiatan kedua provinsi merekrut anggota Komisi Informasi. Sementara itu, ternyata tidak semua badan publik juga cukup siap mengantisipasi UU KIP. Dalam riset yang dilakukan Puskakom Surabaya (2009-2010), ternyata sebagian besar badan publik selama ini belum memiliki kesiapan yang memadai untuk melaksanakan amanat UU tersebut. Bahkan, ada badan publik yang sampai sekarang tidak mengetahui ikhwal UU KIP tersebut.

Nah, kalau badan publik tidak tahu-menahu soal UU KIP, bagaimana tujuan mewujudkan penyelenggaraan kebijakan publik secara baik? Padahal, tujuan keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak warga negara mengetahui secara detail kebijakan publik. Mulai rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Implikasi atas pemberlakuan UU KIP ini, semua badan publik kini harus menyediakan tenaga yang secara khusus menangani masalah informasi. Dalam UU disebutkan namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Lebih dari itu, semua badan publik juga harus menyiapkan sistem manajemen informasi publik yang terorganisasi. Dan, yang paling harus segera diputuskan adalah penyediaan anggaran komunikasi publik. Sebab, secara berkala (setahun dua kali), badan publik harus menyediakan informasi publik secara meluas.

Karena itu, badan publik harus segera mereformasi pengelolaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Akhirnya terwujud penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. (Sumber: Jawa Pos, 30 April 2010)

Infotainment Hanya Mengekspos Gosip dan Kehidupan Pribadi

 http://www.primaironline.com/berita/budaya/infotaiment-hanya-mengekspos-gosip-kehidupan-pribadi/print
Surabaya – Pengamat media dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menyatakan sejumlah tayangan infotainment  berlebihan dan tidak memberikan informasi serta edukasi kepada publik.

Dosen Ilmu Komunikasi Unair tersebut  menuturkan, Minggu (27/12), seharusnya sebagai salah satu media pemberitaan, tayangan infotainment tidak menampilkan kehidupan pribadi para selebritis namun lebih pada prestasi dan karya-karya yang mereka dapatkan.

“Tayangan infotainment seharusnya tidak memberitakan gosip perceraian dan kehidupan pribadi artis, tapi lebih pada prestasi dan karya yang telah mereka dapatkan,” jelas dia.

Ia mencontohkan, jika ada seorang aktor atau aktris sedang melakukan proses pembuatan film, bukan kehidupan pribadi dan masalah perceraian yang diangkat tapi lebih pada kupasan film sepanjang hal tersebut bisa memberikan manfaat pada publik.

Suko juga menambahkan, tayangan infotainment Indonesia berbeda dengan tayangan infotainment yang ada di luar negeri.

“Tayangan infotainment di luar negeri justru mengupas semua prestasi dan karya yang diciptakan oleh seorang artis atau aktor, namun di Indonesia berkebalikan karena jurnalis infotainment malah mengupas kehidupan pribadi, seperti anaknya artis ulang tahun, artis jalan-jalan, dan sebagainya,” katanya.

Karena tayangan infotainment yang terlalu berlebihan seperti itu, maka ia berharap jurnalis infotainment bisa belajar dari para jurnalis noninfotainment. “Para jurnalis infotainment harus didik sumber daya manusianya agar bisa menghasilkan tayangan yang mendidik dan berkualitas untuk publik,” katanya.

Menurutnya, dengan cara mendidik SDM jurnalis infotainment, maka, infotainment bisa tetap berjalan dengan isi atau containt yang berkualitas. Mengenai prediksi infotainment selanjutnya, Suko hanya mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dari pihak infotainment.

“Tergantung dari mereka, kalau mereka mau berubah, menurut saya itu bagus. Namun, jika tidak infotainment masih tetap menjadi salah satu tayangan yang tidak memberikan kualitas edukasi dan informasi kepada publik,” ucapnya. (new/ant)