Kunjungan Kabaret Does Harus Dijadikan Pelajaran

Selasa, 29 Jan 2008

Dari Sarasehan Hari Berbahasa Jawa di Sekolah-Sekolah
SURABAYA – Semangat melestarikan bahasa Jawa melalui penerapan Java Day di sekolah terus digelorakan. Kemarin (28/1). Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melaksanakan sarasehan bertema Komunikasi dengan Bahasa Jawa di Lingkungan Sekolah sebagai Upaya Melestarikan Budaya Adiluhung Bangsa.

Saresahan yang dilaksanakan di SMA Petra 1 itu diikuti sekitar 800 kepala SD, SMP, SMA, dan SMK negeri/swasta se-Surabaya. Hadir sebagai pembicara, Prof Setyo Juwono dari Fakultas Sastra dan Seni Unesa, Suko Widodo (direktur Pusat Penelitian dan Komunikasi Unair), dan Suparto Broto dari majalah Penjebar Semangat.

Sejak awal, acara sarasehan itu berlangsung cair dan diwarnai ger-geran. “Sugeng rawuh para ndase sekolah (selamat datang para kepala sekolah, Red)” kata Cak Pendik, pembawa acara, mengawali pembicaraan. Pernyataan pelawak itu pun disambut tawa peserta yang hadir.

Karena dianggap ngawur, lontaran Cak Pendik itu pun diprotes rekannya, Cak Supali, yang juga bertindak sebagai pembawa acara. “Ingkang leres niku, sugeng rawuh para muspika wiyata (selamat datang para kepala sekolah, Red),” kata Cak Supali membenarkan.

Sambutan Kepala Dispendik Sahudi juga sempat mengundang tawa. Beberapa kali dia mengungkapkan bahasa Jawa yang gado-gado (campuran, Red). “Ingkang kula hormati bapak-ibu ingkang rawuh ten parasehan ini,” ujarnya. Tentu saja, yang dimaksud parasehan adalah sarasehan ini.

Menurut Sahudi, penerapan hari berbahasa Jawa di sekolah-sekolah sejatinya bukan persoalan instruksi. Dia menyatakan, instruksi tersebut lebih diilhami untuk mengingatkan generasi saat ini agar memiliki tanggung jawab melestarikan bahasa daerah.

Selain itu, sebagai follow-up Kongres Bahasa Jawa 2006 yang dilaksanakan di Semarang. “Setelah sekian lama, kami baru bisa menerapkan. Ini setelah ada pembicaraan dengan pak wali kota,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, salah satu tujuan pendidikan adalah tranformasi kebudayaan. Yakni, melestarikan bahasa daerah sebagai kebudayaan yang ada. “Ketika nilai-nilai budaya tak bisa dipertahankan, itu menjadi kesalahan pakar pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Juwono, sekarang terjadi banyak paradoks. Dia mencontohkan, sangat jarang ada orang yang mau mengikuti seminar berbahasa Jawa. “Ironisnya, karena jarang, jika ingin ikut kegiatan itu, kita harus ke Jogjakarta atau Leiden, Belanda. Bahkan, perpustakaan bahasa Jawa terlengkap itu ada di Lampung,” ujarnya.

Kunjungan Kabaret Does dari Suriname dan rombongannya beberapa waktu lalu, kata dia, seharusnya memberikan pelajaran bagi masyarakat Surabaya. Yakni, Kabaret Dos dan rombongan yang berasal dari negeri seberang saja bisa berbahasa Jawa dengan baik.

Yuwono menyatakan, semua berawal dari tekad. Di ITB, misalnya, banyak yang menggunakan bahasa Sunda. Toh, dalam tempo setahun, banyak warga dari daerah lain yang juga bisa berbahasa itu. Yang penting, kata dia, Dispendik harus mampu mengarahkan supaya hari berbahasa Jawa bisa diterapkan dengan niat dan hati yang senang. Soal siap atau tidak siap, itu masalah kebiasaan. “Jadi, bukan hanya sekolah yang mendorong, tapi juga termasuk keluarga serta masyarakat,” tegasnya.

Suko Widodo menjelaskan, masyarakat metropolis merupakan masyarakat yang heterogen. Terdiri atas para urban dan orang asli Surabaya. Di tengah heterogenitas itu, butuh alat komunikasi yang cepat, sebuah bahasa yang egaliter. “Bahasa Jawa mengalami kesulitan dalam mencapai strata itu. Sebaliknya, bahasa Indonesia mampu menghegemoni sebagai alat komunikasi,” ujarnya.

Namun, kata dia, mempertahankan bahasa Jawa sangatlah penting. Sebab, menurut catatan UNESCO, setiap tahun ada sepuluh bahasa daerah yang punah. “Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa yang terancam,” katanya.

Karena itu, dia menyarankan agar di sekolah-sekolah dibentuk kelompok guru yang nanti bisa menyusun pelajaran bahasa Jawa. Pelajaran tersebut disesuaikan karakteristik masyarakat Suroboyo-an. “Selama ini kan banyak sekolah yang memakai buku dari Solo semua,” jelasnya. (kit/hud)

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=323683

Opini Publik, Sumber Kebijakan Politik

Sekalipun jadwal resmi kampanye Pemilu 2009 masih jauh dari waktu, tetapi telah banyak langkah yang dilakukan oleh partai politik atau pribadi,  untuk menggapai puncak kekuasaan. Indikasi ini setidaknya tampak dari maraknya pesan spanduk-spanduk berlabel parpol pada setiap peristiwa penting dalam masyarakat. Tak hanya itu, di kawasan bencana pun, kita bisa menyaksikan posko-posko bantuan dengan bendera parpol berjajar-jajar. Begitu pula, pada beberapa media lokal, kita menyaksikan beberapa tokoh tampil dengan ucapan selamat atas perayaan hari tertentu. Dengan kemasan ucapan hari besar tertentu, para tokoh tersebut menyampaikan pesan-pesan moral dan juga ajakan berbuat baik.

Apa yang dilakukan parpol dan tokoh politik di media tersebut, tidak lepas dari upaya untuk merebut simpati publik. Tindakan tersebut sesungguhnya sudah masuk ranah komunikasi politik, sekalipun dengan kemasan pesan yang bermuatan sosial. Terlepas apakah tindakan beriklan lewat media massa itu melanggar atau tidak terhadap aturan kampaye; fenomena tersebut menunjukkan “kesadaran” partai politik dan politikus akan pentingnya pembentukan citra di mata publik. Dan saat ini, media massa memang masih diyakini memiliki kekuatan besar (magnitude) yang dapat menarik perhatian publik, sehingga menjadi “ajang” untuk mempengaruhi pendapat publik. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kita perlu berhati-hati menggunakan media massa. Karena jika tidak mampu mengelola pesan politik, malah-malah akan memunculan opini publik yang berbeda dari yang kita duga.

Jurnalisme Damai: Sebuah Pengantar

Jurnalisme damai adalah praktek jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan tentang hikmah konflik itu sendiri bagi. Dan ruhnya adalah mengembangkan liputan yang berkiblat ke masyarakat (people oriented).

Jurnalisme damai bukan barang baru. Pendekatan kerja jurnalis ini digagas oleh Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan, pada 1970-an. Galtung merasa “miris” melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih: kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini dia sebut sebagai jurnalisme perang.
Jurnalisme perang lebih tertarik pada konflik, kekerasan, korban yang tewas, dan kerusakan material. Pola seperti ini juga yang banyak dianut infotaiment, yang lebih suka mendasarkan kerjanya pada konflik rumah tangga selebritis.

Penganut jurnalisme perang enggan menggali asal-usul konflik, mencari alternatif-alternatif penyelesaian, berempati pada akibat-akibat kemanusiaan yang ditimbulkannya. Jurnalisme perang lebih suka memperjauh jarak pihak berkonflik dalam kerangka kalah-menang, bukan mendekatkan keduanya untuk berdamai.

Galtung yang kemudian diikuti Annabel McGoldricik dan Jake Lynch– mendorong pers mengubah teori klasik jurnalisme perang menjadi jurnalisme damai (peace journalism). Pers harus mengambil peran memprovokasi pihak-pihak bertikai menemukan jalan keluar. Pers harus melakukan pendekatan menang-menang dan memperbanyak alternatif penyelesaian konflik.

Kritisi Tayangan TV

KPID Ajak Gemas Krisdayanti

23 Januari 2008, 18:16:41
Laporan Birgitta Nurina Ningga Mone
suarasurabaya.net

Saat ini masih banyak yang belum melek media sehingga mereka tidak dapat memilih mana tayangan yang baik dan mana yang hanya membuang waktu. Demikian diungkapkan SUKO WIDODO Ketua Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) pada suarasurabaya.net, Rabu (23/01) disela Talkshow Cerdas Memilih Tayangan Televisi.

Untuk itu, menurut SUKO, ibu-ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu di depan TV diharapkan bisa lebih cerdas memilih tayangan televisi. “Daripada nonton acara gosip kan lebih baik nonton acara masak,” kata SUKO.

Membangun Image Lembaga Pemerintah

Ajining rogo dumuning ing busono,
ajining dhiri dumuning ing lathi.

Lengsernya kekuasaan orde baru di tahun 1998,  melahirkan implikasi yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai perubahan muncul sebagai akibat dari berubahnya sistem tatanan bernegara dan berpemerintahan, serta sistem sosial. Perubahan itu diantaranya adalah bergesernya kepemilikan “kekuasaan”, yang pada awalnya didominasi  oleh kalangan pemerintahan dan militer, sekarang dimiliki oleh banyak pihak, seperti ornop, parlemen (DPR/D), partai politik, dan ormas.

Kegandrungan masyarakat terhadap demokrasi, dirupakan dalam cara pandang beragam. Euforia massa berkembang, dan dengan segala “kuasanya” menganggap dirinya yang paling benar. Rakyat akhirnya menjadi “simbol” yang manfaatkan untuk kepentingan sesaat oleh pihak tertentu. Maka ketika dalam kondisi masyarakat kita yang belum memiliki pengalaman berdemokrasi secara baik dan koridor hukum belum tersedia dengan baik; walhasil yang terjadi sistem sosial menjadi carut marut dan terkesan tiada aturan main.

Pada posisi demikian, lembaga-lembaga pemerintahan seolah-olah menjadi “bulan-bulanan”,  dianggap biang kesalahan, sumber persoalan dan penghambat upaya membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah lebih baik. Pokoknya yang namanya pemerintah dianggap sumber dari segala sumber kesalahan  dan segala tekanan akhirnya ditujukan padanya.

Tahun 2000, setelah dua tahun peta kekuasaan tidak didominasi pemerintah — dan telah didistribusikan kepada masing-masing bidangnya— mulailah muncul berbagai persoalan. Maraknya “kenakalan” sebagian  ornop, miringnya kelakuan anggota parlemen, dan segala fakta yang mengungkapkan penyimpangan lembaga-lembaga non-pemerintah; 

Perencanaan Program Komunikasi Informasi

Masih ingat iklan layanan masyarakat (ILM)  seri kampanye Pemilu 1999?  Inga’ Inga’! Bintang-bintangnya terdiri dari orang terkenal seperti pak Bendot (almarhum) dan juga orang kebanyakan (tidak terkenal). Apa rahasianya kok menjadi begitu terkenal? Kata sang sutradaranya, film iklan itu dibuat selama 2 bulan, risetnya 10 bulan! Kajian atau riset yang cukup lama itu dilakukan guna  menemukan wajah yang dekat lekat dengan masyarakat kita dan untuk memilih kata-kata (pesan) yang mudah dipahami.

Sebuah program komunikasi informasi memang sebuah program yang memerlukan kajian dan persiapan yang matang, sebelum diluncurkan. Karena kalau tidak dirancang dengan bagus, maka akibatnya bisa fatal! Kita mesti ingat idiom komunikasi: dengan komunikasi kita bisa akrab, dan dengan komunikasi kita bisa bermusuhan. Cerita permusuhan Raja Madura dan VOC mungkin bisa kita resapi; ceritanya begini: Suatu waktu, untuk mengembangkan hubungan, komandan VOC menemui raja Madura. Dalam pertemuan itu, sang raja  memperkenalkan istrinya. Untuk menghormati raja Madura dan istrinya, komandan VOC menyalami tangan permaisuri dan kemudian mencium tangannya. Apa yang terjadi? Raja murka, dan menarik kerisnya dan kemudian menusukkan ke komandan VOC tersebut. Sejak itulah, kerajaan Madura terus berlawanan dengan Belanda. Entah benar atau tidak cerita tersebut, tetapi itulah contoh sebuah komunikasi juga bisa berdampak buruk!